SIAGA SATU! Direktorat Jenderal Pajak resmi mengumumkan pengawasan super ketat hingga akhir 2026! Dengan target penerimaan yang masih jauh dari harapan, DJP menegaskan tidak ada ampun bagi wajib pajak nakal — semua sektor akan dibidik tanpa pandang bulu hingga 31 Desember 2026!
Apa yang Diperketat DJP?
- Intensifikasi pemeriksaan — KPP di seluruh Indonesia diminta kejar realisasi dengan pemeriksaan berbasis risiko (risk-based audit)
- Optimalisasi Coretax — data NIK, perbankan, dan transaksi digital di-cross check otomatis untuk temukan ketidakpatuhan
- Fokus sektor strategis — komoditas, ekonomi digital, dan high wealth individual jadi prioritas pengawasan
- Penagihan aktif — tunggakan pajak dikejar dengan surat paksa, blokir rekening, hingga sita aset bagi penunggak kakap
- Kolaborasi penegakan hukum — sinergi dengan Kejaksaan dan PPATK untuk kasus penggelapan pajak di atas Rp1 miliar
Dilansir Kontan.co.id (05/10/2026), langkah ini diambil setelah realisasi penerimaan pajak hingga kuartal III/2026 dinilai belum optimal. DJP menargetkan lonjakan penerimaan di kuartal IV dengan memanfaatkan momentum pelaporan SPT Masa dan tutup buku akhir tahun. Pengawasan diperketat, tapi tetap proporsional dan berkeadilan, tegas DJP.
Bagi wajib pajak, kuartal IV adalah zona bahaya — SP2DK, himbauan, hingga pemeriksaan bisa datang kapan saja. Perusahaan yang belum rekonsiliasi fiskal atau masih ada selisih omzet vs SPT harus segera berbenah sebelum DJP datang dengan data lengkap di tangan.