FENOMENA LANGKA! Sebanyak 5.581 perusahaan multinasional di Indonesia secara sukarela menyatakan bersedia patuh pada ketentuan Pajak Minimum Global (Global Minimum Tax) 15%! Langkah mengejutkan ini menandai babak baru — era perusahaan raksasa ngemplang pajak lewat tax haven RESMI BERAKHIR!
Mengapa 5.581 Perusahaan Mendadak Patuh?
- Indonesia adopsi Pillar Two OECD/G20 — tarif pajak minimum global 15% untuk perusahaan dengan omzet konsolidasi di atas EUR 750 juta
- Jika perusahaan bayar pajak di bawah 15% di satu negara, negara lain berhak pungut top-up tax hingga 15% — tidak ada lagi tempat sembunyi
- 5.581 entitas telah menyampaikan komitmen kepatuhan awal melalui pendataan DJP — mayoritas dari sektor manufaktur, digital, dan ekstraktif
- Aturan berlaku efektif bertahap mulai 2025-2026 dengan Qualified Domestic Minimum Top-up Tax (QDMTT) agar penerimaan tetap di Indonesia
Menurut CNBC Indonesia (02/10/2026), kepatuhan ini bukan karena sukarela murni — melainkan karena sistem global yang memaksa. Jika Indonesia tidak pungut top-up tax, negara lain yang akan pungut! Jadi lebih baik bayar di Indonesia. DJP kini memiliki senjata ampuh untuk memastikan raksasa global tidak lagi alihkan laba ke negara tarif rendah.
Bagi grup multinasional di Indonesia, ini berarti restrukturisasi tax planning internasional harus segera dilakukan. Skema transfer pricing agresif dan penempatan IP di tax haven tidak lagi efektif — malah bisa picu pajak berganda jika tidak dikelola dengan benar.